Sepertinya ada musang berbulu domba dalam tubuh pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Mereka sengaja membocorkan rahasia-rahasia negara untuk dijadikan konsumsi publik. Tujuan mereka jelas, yaitu bikin kegaduhan demi kegaduhan supaya terciptanya kesan yang jelek terhadap pemerintahan Jokowi.
Baru-baru ini dua surat penting negara bocor ke ranah publik. Surat yang pertama yaitu surat dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang ditujukan ke Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno terkait kondisi keuangan PLN.
Surat yang kedua yaitu surat dari CEO Freeport-McMoRan Inc Richard Adkerson kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto terkait penolakan proposal pemerintah soal divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia.
Logikanya tidak akan mungkin bisa surat-surat penting di ruang lingkup Kementerian bisa diketahui oleh masyarakat secara luas kalau bukan ulah busuk orang dalam yang membocorkannya sehingga tersebar kemana-mana.
Kondisi Keuangan PLN
Surat yang pertama yaitu surat dari Menteri Sri Mulyani tentang kondisi keuangan PLN. Surat yang yang ditujukan ke Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno tersebut menyebutkan bahwa kondisi keuangan PLN dalam posisi yang mengkhawatirkan. Selanjutnya, kondisi besarnya kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman PLN yang tidak didukung oleh pertumbuhan kas bersih operasi sehingga berpotensi gagal bayar.Dalam surat itu Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan kekhawatirannya bahwa kondisi keuangan PLN saat ini dalam posisi mengkhawatirkan karena PLN harus investasi untuk program pembangunan 35.000 MW yang merupakan program pemerintah.
Kekhawatiran Sri Mulyani akan kondisi PLN seolah-olah mengamini sentilan Rizal Ramli dulu saat masih menjabat sebagai Menteri di Kabinet Jokowi bahwa saat ini Indonesia belum siap dengan 35.000 MW. Bahkan Rizal Ramli sempat berseteru dan menantang Wakil Presiden Jusuf Kalla debat terbuka soal proyek 35.000 MW itu.
Menurut hitung-hitungan Rizal Ramli, jika dipaksakan menggarap proyek 35.000 MW itu maka PLN akan tumbang dan bangkrut. Saat ini Indonesia hanya butuh pembangkit listrik dengan total kapasitas 16.000 MW saja, belum saatnya memaksakan diri dengan proyek 35.000 MW.
Selain soal proyek 35.000 MW, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengkhawatirkan kondisi utang PLN dimana kondisi keuangan PLN pada triwulan II-2017, jumlah utang jangka panjang PLN mencapai Rp 299,364 triliun. Utang jangka panjang ini naik Rp 40,025 triliun jika dibandingkan dengan triwulan II-2016 yang sebesar Rp 259,339 triliun.
Mirisnya informasi rahasia macam begini ini sudah beredar luas di masyarakat akibat ulah oknum-oknum busuk yang bercokol dalam pemerintahan.
Penolakan Freeport Soal divestasi 51% Saham Freeport Indonesia
Surat kedua yang bocor ke ranah publik yaitu surat dari CEO Freeport-McMoRan Inc, Richard Adkerson, kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto yang isinya berupa penolakan proposal dari pemerintah soal divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia.
Menurut Richard Adkerson, proposal pemerintah Indonesia soal valuasi harga divestasi tersebut tidak sesuai dengan kerangka kesepakatan antara Freeport yang diwakili Adkerson dan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu yang lalu.
Pemerintah Indonesia menawarkan valuasi harga divestasi 51% saham yang dihitung berdasarkan manfaat dari kegiatan pertambangan yang diperoleh PT Freeport Indonesia hingga tahun 2021 mendatang saat berakhirnya kontrak karya Freeport di Indonesia.
Penolakan tersebut juga didasari oleh pemahaman Richard Adkerson bahwa divestasi harus mencerminkan nilai pasar yang wajar dari bisnis yang dijalankan Freeport hingga 2041 mendatang.
Selain itu, valuasi harga divestasi 51% saham harus berpatokan pada standar internasional dalam menilai bisnis pertambangan dan konsisten dengan hak-hak yang tercantum dalam kontrak karya. Freeport menolak transaksi yang tidak mencerminkan nilai bisnis yang wajar berdasarkan hak-hak kontraktual mereka sampai tahun 2041 mendatang.
Yang menjadi polemik saat ini yaitu penolakan Freeport soal divestasi 51% saham bertolak belakang dengan pemberitaan selama ini bahwa untuk meghargai Presiden Jokowi, Freeport telah menyetujui angka divestasi 51% saham itu.
Ini kan sama saja mencoreng pemerintahan Presiden Jokowi akibat gatalnya tangan para benalu dan parasit bangsa yang bercokol di pemerintahan yang dengan sengaja membocorkan surat tersebut ke ranah publik.
Saya kok melihat sepertinya para oknum tersebut bahagia lahir dan bathin kalau ada kegaduhan baru. Bagaimana bangsa ini bisa maju pesat seperti Jepang dan China kalau masih bercokol para benalu dan parasit bangsa dalam pemerintahan.
Musuh Dalam Selimut
Terlepas dari apa yang sedang diperjuangkan oleh pemerintah Indonesia saat ini demi kemaslahatan rakyat, sangat tidak pantas kedua surat yang krusial dan penting itu dibocorkan ke publik oleh orang dalam pemerintah karena itu bukan konsumsi rakyat kecil.
Soal kondisi keuangan PLN, Direktur Utama PLN, Sofyan Basir, mengatakan bahwa kondisi keuangan PLN saat ini sehat. Sofyan Basir memahami kekhawatiran Menteri Keuangan Sri Mulyani dan akan menyurati Sri Mulyani bahwa kondisi keuangan PLN saat ini dalam kondisi yang sehat.
Saat ini cashflow (arus kas PLN) sebesar Rp 63 trililun, itu belum termasuk standby loan di bank (pinjaman siaga) sebesar Rp 38 triliun. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
Soal penolakan Freeport terkait valuasi harga divestasi 51% saham, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan memastikan dalam waktu dekat akan bertolak ke Amerika Serikat untuk membicarakan hal tersebut.
Sekarang tengah dikaji poin-poin keberatan dari Freeport. Luhut memastikan bahwa pemerintah tetap memegang teguh kesepakatan dengan Freeport beberapa waktu lalu.
Dengan adanya fakta bocornya surat-surat rahasia internal Kementerian, maka disimpulkan bahwa jelas ada musuh dalam selimut yang sengaja bikin gaduh negara ini dengan membocorkan rahasia-rahasia negara kepada publik.
Padahal Presiden Jokowi sudah berulangkali menegaskan agar aparatur negara jangan melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan dan kontroversi.
Berkali-kali Presiden Jokowi menegaskan agar menjaga keteduhan, ketenteraman, ketenangan dan persatuan dengan terus bekerja dan bersinergi serta menjaga stabilitas politik dan ekonomi untuk mendukung semua program yang berkaitan dengan pembangunan negara.
Jika ada masalah di ruang lingkup pemerintahan, utamakan penyelesaiannya juga di lingkup internal pemerintah, bukan dilempar ke publik. Permasalahan di kementerian dibahas di tingkat menteri koordinator lebih dulu. Jika memang tidak selesai, baru diangkat ke tingkatan Presiden.
“Sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, sebagai panglima tertinggi Angkatan Darat, Laut, dan Udara, saya ingin perintahkan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, fokus pada tugas masing-masing,” kata Presiden Jokowi.
Warning itu sudah jelas, tapi kok kenapa masih saja ada orang gagal paham yang tidak paham perintah Presiden. Sebenarnya tidak susah jika mau diusut dan diinvestigasi siapa penyebar surat-surat penting Kementerian tersebut.
Sama halnya dengan bocornya draft surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) KPK ke publik terkait penetapan Anas Urbaningrum sebagai tersangka yang setelah heboh akhirnya setelah diinvestigasi secara internal oleh KPK akhirnya ketahuan pelakunya yakni Sekretaris Pribadi Ketua KPK Abraham Samad yang bernama Wiwin Suwandi.
Yang menjadi masalah, sekalipun terungkap siapa pelaku penyebaran surat-surat penting tersebut tetap tidak akan menyelasaikan masalah bahwa informasi rahasia negara kini dengan mudah menjadi konsumsi publik akibat masih bercokolnya para benalu dan parasit negara.
Saya berdoa semoga pakde Jokowi diberi kekuatan dan hikmat kebijaksanaan untuk menumpas para kutu busuk itu dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya agar tidak menjadi parasit dan benalu bagi negara.
Posting Komentar
Posting Komentar